Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Eno/Man

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti krisis pasokan biosolar bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Ia meminta pemerintah memastikan keamanan pasokan solar agar tindak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadan dan Lebaran. Mengingat kelangkaan solar bersubsidi diketahui memicu permasalahan berantai di berbagai daerah.

“Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik,” kata Puan dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Selasa (30/3/2022).

Tak hanya mengganggu distribusi logistik, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian bagi petani akibat hasil tanamnya kesulitan didistribusikan dampak kelangkaan solar bersubsidi. Akhirnya banyak hasil pertanian yang tak bisa terjual dan mempengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran, khususnya cabai dan sayuran. Kelangkaan solar bersubsidi pun berpengaruh terhadap produktivitas nelayan.

Oleh karena itu, Puan meminta masalah krisis solar bersubsidi segera dicarikan jalan keluar. “Sejalan dengan rapat antara Komisi VII DPR dan pihak Pemerintah, kami meminta agar ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

Puan memahami adanya pengurangan kuota biosolar bersubsidi tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun ia juga mengingatkan Pemerintah mengenai peningkatan permintaan biosolar menyusul faktor pemulihan ekonomi. “Kondisi ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadan,” tutur Puan.

Puan menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi. Menurut Puan, kebocoran dan penyalahgunaan peruntukkan biosolar bersubsidi harus dihindari. “Pengawasan penyaluran biosolar harus maksimal. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi. Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya,” tambah Puan.

Dari beberapa laporan, biosolar bersubsidi belakangan banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar pengguna yang berhak mengonsumsi jenis minyak tersebut. Puan mengatakan, penyalahgunaan dan kebocoran biosolar bersubsidi tidak boleh terulang kembali. “Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mengonsumsi biosolar,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Mantan Menko PMK itu pun mengingatkan agar pihak-pihak berwenang tegas. Ia menyebut, krisis biosolar bersubsisi bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi apabila tak segera diatasi. “Kuncinya adalah ketat dalam pengawasan distribusi biosolar sehingga kuota solar bersubsidi bisa tepat sasaran,” pungkas Puan. (sf)